PEKANBARU, RadarLentera.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau masih menjadi persoalan yang membutuhkan solusi konkret. Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Hj. Dewi Juliani, S.H., M.H., Sementara kuota BBM disebut telah terpenuhi dan Pemerintah Provinsi Riau bahkan telah mengajukan penambahan kuota.
Menurut Dewi Juliani, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Sebab, ketersediaan kuota semestinya diikuti penyaluran yang berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang di SPBU. Persoalan itu menjadi sorotan dalam rapat koordinasi terkait distribusi dan kelangkaan BBM yang berlangsung di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dewi Juliani menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, serta koordinasi antarpihak untuk memastikan BBM tersedia dan tersalurkan sesuai peruntukannya. Jika kuota BBM telah terpenuhi, bahkan penambahan kuota sudah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, mengapa antrean panjang masih terjadi di hampir setiap SPBU?
Bagi Dewi Juliani, alih-alih menambah kuota. Perlu dipastikan apakah alokasi yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal, bagaimana distribusi berlangsung hingga ke SPBU, serta faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM.
Evaluasi tersebut penting agar kebijakan penambahan kuota benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean.
Pengawasan terhadap penyaluran BBM juga perlu diperkuat. Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan meningkatkan koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.
Dalam rapat koordinasi tersebut, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR) Riau, Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, turut menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM.
Edy menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri, “Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite,” kata Edy dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri anggota Komisi VI DPR RI Drs. H. Achmad, M.Si., Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, S.T., M.T., Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, serta sejumlah unsur organisasi masyarakat, termasuk GMKR Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB).
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mendorong evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap tata kelola BBM di Riau, mulai dari pemenuhan kuota, mekanisme distribusi, pengawasan penyaluran, hingga penanganan dugaan penyimpangan.
Kuota yang terpenuhi harus sejalan dengan distribusi yang efektif. Karena itu, persoalan antrean panjang di SPBU Riau perlu dijawab melalui pemeriksaan kondisi nyata di lapangan, perbaikan mekanisme penyaluran, serta pengawasan yang konsisten.
