JAKARTA, RadarLentera.com - Potensi kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga kisaran Rp20 ribu per liter harus segera diantisipasi pemerintah. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan skenario mitigasi agar tekanan harga minyak dunia tidak berujung pada beban baru bagi masyarakat.
Dewi menilai pemerintah tidak boleh menunggu sampai harga BBM naik dan dampaknya mulai dirasakan masyarakat. Langkah antisipasi harus disiapkan sejak sekarang, terutama jika harga minyak mentah dunia bertahan tinggi dalam waktu panjang.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memiliki strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” kata Dewi, Senin (15/9).
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyebut harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60-US$70 per barel. Dalam kondisi tertentu, harga Pertamax disebut berpotensi berada pada kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
Menurut Dewi, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan, bukan sekadar merespons ketika kenaikan harga sudah terjadi.
Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan sejumlah skenario, mulai dari menjaga kecukupan pasokan energi, meningkatkan efisiensi operasional Pertamina, memperkuat pengawasan distribusi BBM hingga memastikan mekanisme pembentukan harga berlangsung transparan.
“Pemerintah harus menyiapkan skenario jika harga minyak bertahan tinggi. Jangan menunggu dampaknya semakin besar baru mengambil kebijakan,” tegasnya.
Dewi juga mendorong Pertamina memperluas efisiensi di seluruh rantai bisnis agar tekanan biaya akibat kenaikan harga minyak dapat ditekan. Efisiensi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Ia mengingatkan, kenaikan harga BBM memiliki efek berantai. Ketika biaya energi meningkat, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi naik, yang kemudian dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Dewi meminta pemerintah menempatkan perlindungan daya beli masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan energi.
“Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan setiap langkah yang diambil mampu menjaga ketahanan energi sekaligus melindungi daya beli rakyat. Jangan sampai gejolak global sepenuhnya dipindahkan menjadi beban masyarakat,” pungkasnya.
