NUNUKAN – radarlentera.com – Kolaborasi antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Satuan Tugas (Satgas) TNI kembali membuahkan hasil dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebanyak 25 Calon Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural (CPMI-NP) berhasil diamankan dari upaya pengiriman ilegal menuju Tawau, Malaysia, Kamis dini hari (15/5/2025).
Para CPMI-NP tersebut digagalkan saat hendak diberangkatkan melalui Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menggunakan KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Pemeriksaan oleh tim gabungan dilakukan sekitar pukul 04.30 WITA, yang menghasilkan identifikasi 17 orang CPMI-NP (12 laki-laki dan 5 perempuan) secara langsung di kapal.
Sementara itu, delapan orang lainnya (2 laki-laki dan 6 perempuan) sempat mencoba melarikan diri saat akan dibawa ke Kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Namun, identitas mereka berhasil diketahui lewat dokumen KTP yang ditemukan oleh petugas.
Operasi Senyap Sejak Sehari Sebelumnya
Aksi penggagalan ini merupakan hasil operasi senyap yang telah dirancang sejak Rabu sore (14/5/2025). Tim gabungan Bakamla dan TNI melakukan penyusupan secara diam-diam ke atas KM Bukit Siguntang pada pukul 18.00 WITA, dan terus melakukan pengawasan hingga tiba di Nunukan.
Komandan KN Gajah Laut–404, Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto, memimpin langsung pengawalan para CPMI-NP menuju Kantor BP3MI Nunukan sekitar pukul 05.20 WITA untuk menjalani proses verifikasi dan pendataan. Mayoritas dari para CPMI-NP yang diamankan diketahui berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komitmen Bakamla dan TNI Tangkal TPPO
Langkah sigap Bakamla RI dan Satgas TNI ini menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara dari eksploitasi dan perdagangan orang. Proses hukum dan pendampingan lebih lanjut kini berada di bawah koordinasi BP3MI bersama instansi terkait.
Humas Bakamla RI, Mayor Yuhanes Antara, S.Pd, selaku Pranata Humas Ahli Muda, membenarkan kejadian ini dan menyatakan bahwa pengawasan perbatasan laut akan terus diperketat demi mencegah jalur ilegal yang sering dimanfaatkan jaringan TPPO.
Penggagalan pengiriman ini menambah daftar panjang keberhasilan aparat dalam mengamankan perbatasan laut Indonesia dari ancaman perdagangan manusia dan pengiriman pekerja migran secara ilegal.
