PEKANBARU, RadarLentera.com – Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda Riau harus memberikan pelayanan yang cepat, humanis, dan berintegritas. Setiap laporan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu viral di media sosial.
Penegasan itu disampaikan Arman saat memberikan arahan dalam kegiatan Commander Wish terkait program prioritas dan kebijakan pimpinan Polri Tahun 2026 di Aula Tri Brata Lantai 5 Mapolda Riau, Rabu (14/10/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Simson Zet Ringu, S.I.K., M.Si., Irwasda, para pejabat utama Polda Riau, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa kebijakan pimpinan Polri tidak boleh berhenti sebagai program administratif. Seluruh kebijakan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku personel dalam menjalankan tugas, terutama ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan perlu terus diperkuat melalui pelaksanaan yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menyalahgunakan seragam maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota Polri dituntut menjaga kehormatan institusi melalui integritas, profesionalisme, dan sikap humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Polri harus hadir di tengah masyarakat, bukan menciptakan jarak. Setiap laporan dan persoalan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat merasa keadilan hanya bisa diperoleh setelah suatu peristiwa menjadi viral,” demikian penekanan Kapolda dalam arahannya.
Kapolda turut meminta para Kapolres, Kapolsek, dan pimpinan satuan lainnya menjadi teladan bagi anggota. Seorang pemimpin, katanya, tidak cukup hanya memberikan perintah, tetapi juga harus berani mengambil keputusan, mengevaluasi pelaksanaan tugas, memperbaiki kesalahan, serta bertanggung jawab atas kinerja jajarannya.
Perkuat Green Policing dan Democratic Policing
Dalam mendukung transformasi Polri, Kapolda Riau menyoroti empat aspek utama, yakni orientasi pelayanan, metode pengamanan, pola kerja, dan akuntabilitas. Keempat aspek tersebut harus diterapkan oleh setiap satuan kerja dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan Green Policing dan Democratic Policing sebagai pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan, kehidupan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.
Berbagai program, mulai dari pelestarian lingkungan, perlindungan satwa, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Karena itu, keberhasilan program kepolisian tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Dampaknya terhadap masyarakat juga harus menjadi tolok ukur, antara lain melalui peningkatan akses terhadap fasilitas publik, penurunan kerawanan, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman serta produktif.
Intelijen Prediktif untuk Antisipasi Gangguan Kamtibmas
Selain memperkuat pelayanan publik, Kapolda meminta fungsi intelijen meningkatkan kemampuan analisis prediktif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di wilayah Riau meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik lahan, peredaran narkotika, pertambangan tanpa izin (PETI), kejahatan lintas batas, serta dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Menurut arahan Kapolda, patroli dan penempatan personel harus didasarkan pada pemetaan kerawanan, data kejadian, serta identifikasi waktu dan lokasi yang membutuhkan kehadiran polisi.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat kegiatan kepolisian lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dengan pemetaan yang akurat, jajaran kepolisian juga diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Kepercayaan Publik Harus Dibangun Melalui Pelayanan Nyata
Melalui kegiatan Commander Wish tersebut, Kapolda Riau mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas, dan membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat.
Penekanan terhadap pelayanan yang responsif menjadi salah satu pesan penting dalam arahan tersebut. Kehadiran polisi di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar seremonial maupun respons setelah suatu persoalan mendapat perhatian luas di media sosial.
Dengan pelaksanaan kebijakan yang konsisten, program prioritas pimpinan Polri Tahun 2026 diharapkan dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari, sekaligus memperkuat profesionalisme kepolisian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
