JAKARTA, radarlentera.com - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bupati Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, jajaran Direksi PT Hasana Damai Putra (HDP), serta perwakilan warga Muslim Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kabupaten Bekasi. Rapat tersebut membahas persoalan terkait hak beribadah warga di kawasan perumahan Kota Harapan Indah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Komisi menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Komisi III meminta PT Hasana Damai Putra (HDP) selaku pengembang perumahan untuk menghormati hak warga dalam melaksanakan ibadah dan menjamin tersedianya fasilitas yang memadai sesuai dengan aduan masyarakat Cluster Vasana dan Neo Vasana.
Selain itu, Komisi III juga mendukung solusi yang diusulkan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H., yaitu memperluas batas pagar kawasan perumahan agar musholla yang telah dibangun warga dapat masuk dalam area cluster. Langkah ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan warga tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kepastian hukum.
Komisi III turut meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif memberikan dukungan dan memastikan kemudahan akses warga terhadap sarana ibadah yang telah ada, termasuk memfasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustafa, S.I.K., M.H., VP Legal and Permit PT Hasana Damai Putra Lidya Panggabean, serta perwakilan warga Cluster Vasana dan Neo Vasana.
Melalui keputusan ini, Komisi III DPR RI berharap agar permasalahan terkait hak beribadah di lingkungan perumahan dapat diselesaikan dengan semangat toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan.
