PEKANBARU, radarlentera.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan skema transmigrasi lokal sebagai pendekatan utama dalam relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Program ini ditujukan hanya untuk masyarakat yang benar-benar tinggal dan menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut secara turun-temurun.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah melakukan inventarisasi terhadap lahan dan penduduk di dalam TNTN. Pendataan ini akan menjadi dasar dalam merancang relokasi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga fungsi konservasi taman nasional.
“Relokasi akan kita lakukan melalui sistem transmigrasi lokal. Saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah mencari lokasi yang cocok untuk pemukiman baru bagi warga terdampak,” ujarnya usai rapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (10/7/2025).
Transmigrasi lokal dinilai sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya memindahkan warga, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas lahan baru dan akses terhadap fasilitas dasar. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait sedang menyusun kebutuhan dasar, mulai dari anggaran, fasilitas, hingga perencanaan sosial-ekonomi warga yang direlokasi.
Namun, Gubernur menegaskan, program ini tidak berlaku bagi warga yang masuk ke kawasan TNTN melalui perantara cukong atau oknum tertentu. “Relokasi hanya untuk warga asli. Mereka yang dibawa oleh cukong tidak masuk dalam program dan menjadi tanggung jawab pihak yang membawa,” tegasnya.
Upaya penertiban ini tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak akan dilakukan secara tergesa. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar, tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Pemerintah juga telah menggelar pertemuan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Transmigrasi, untuk menyusun peta jalan penanganan kawasan TNTN secara menyeluruh.
“Sekarang kita fokus menyusun kebutuhan teknisnya. Setelah itu, baru diajukan ke kementerian terkait untuk implementasinya,” tutup Gubri.
