Rokan Hilir - radarlentera.com, Aksi puluhan nelayan tradisional yang berupaya mempertahankan wilayah tangkap dari dugaan praktik ilegal justru berujung jerat hukum. Sebanyak 37 nelayan dan 4 wartawan yang turun langsung ke laut untuk mengusir kapal trawl, kini harus menghadapi proses hukum. Sebanyak 12 dari 37 orang telah diperiksa, dan 4 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Peristiwa ini bermula pada 13 November 2025, saat nelayan Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, menggelar musyawarah akibat hasil tangkapan yang terus menurun dan dapat merusak ekosistem .
Merasa tidak mendapat respons dari pihak berwenang, keesokan harinya 14 November 2025, nelayan bersama wartawan turun langsung ke laut. Di perairan sekitar 9–11 mil dari garis pantai, mereka menemukan enam kapal yang diduga menggunakan alat tangkap terlarang. Salah satunya adalah KM Kakak Tua Jaya berkapasitas sekitar 60–100 GT.
Ketegangan sempat memuncak saat beberapa kapal lain mendekat. Dalam kondisi tersebut, nelayan mengambil tindakan dengan memutus jaring dan menguasai kapal dengan tujuan membawanya ke aparat penegak hukum. Namun situasi berubah ketika kapal mengalami kandas.
Upaya penyelesaian damai kemudian terjadi. Nahkoda kapal, melalui pemilik bernama Tony, menyepakati pemberian bantuan sebesar Rp 60 juta kepada nelayan terdampak. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak wartawan, lalu dana ditransfer dan disalurkan kepada perwakilan nelayan.
Namun, hanya berselang tiga hari kemudian (17 November 2025), situasi berbalik drastis. Pihak kapal justru melaporkan nelayan dan wartawan ke aparat penegak hukum. Akibatnya, empat nelayan dan satu wartawan ditetapkan sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 368 KUHP dan Pasal 365 KUHP.
Kasus ini langsung memicu sorotan publik. Banyak pihak mempertanyakan arah penegakan hukum, mengingat aktivitas kapal trawl sendiri diduga melanggar Undang-Undang Perikanan, yang secara tegas melarang penggunaan alat tangkap merusak.
Kuasa hukum para tersangka menilai konstruksi hukum dalam kasus ini lemah. Ia menegaskan bahwa unsur pemerasan tidak terpenuhi karena adanya kesepakatan tertulis tanpa paksaan, serta dana yang diberikan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk nelayan terdampak.
Dari sisi hukum, tindakan nelayan juga dinilai dapat masuk dalam kategori pembelaan terpaksa (noodweer) maupun keadaan darurat (overmacht), karena mereka berupaya melindungi sumber penghidupan di tengah tidak hadirnya aparat saat diminta mendampingi.
Kini muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Apakah nelayan yang berjuang mempertahankan lautnya sedang dikriminalisasi?
Para nelayan berharap pemerintah dan aparat penegak hukum membuka mata terhadap persoalan ini. Mereka meminta perlindungan, keadilan, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
“Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Gubernur, Pak Bupati, tolong kami. Sumber penghasilan kami dirusak. Jangan sampai kami dipenjara hanya karena mempertahankan hak kami,” ujar perwakilan nelayan.
Kasus ini memang jadi ujian: penegakan hukum mau berangkat dari "melindungi sumber daya laut + nelayan kecil" atau dari "laporan pidana yang masuk duluan".