Rokan Hilir - radarlentera.com, Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PT SPRH) kembali menjadi sorotan tajam dari masyarakat Rokan Hilir. Perusahaan daerah ini, yang didukung sepenuhnya oleh Pemkab Rohil dengan anggaran besar hingga Rp 488 miliar, diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, hingga kini, kontribusi nyata perusahaan tersebut dinilai belum memenuhi ekspektasi publik.
Plt Bupati Rokan Hilir, H. Sulaiman, secara tegas mengkritisi manajemen PT SPRH yang dinilai kurang bertanggung jawab dan tidak transparan. "Sejak menjabat sebagai Plt Bupati, kami tidak pernah menerima laporan resmi dari PT SPRH terkait realisasi kegiatan atau pertanggungjawaban anggaran. Ini sangat memprihatinkan, mengingat dana yang mereka kelola adalah uang rakyat," ujar H. Sulaiman saat diwawancarai di sela kegiatan simulasi KPU di depan kantor BPKAD, Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut, H. Sulaiman mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap direksi PT SPRH yang tidak pernah menghadiri undangan pemerintah daerah untuk berkoordinasi. "Kami sudah berulang kali mengundang direksi PT SPRH, namun mereka tidak pernah hadir. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga soal tanggung jawab kepada publik. BUMD ini perlu segera memberikan laporan penggunaan anggaran yang begitu besar," tegasnya.
Selain itu, Plt Bupati menuntut agar PT SPRH segera menyetorkan dana bagi hasil sebesar 60 persen atau sekitar Rp 293 miliar ke Pemkab Rohil. Dana ini sangat diperlukan untuk memperkuat PAD dan membiayai program-program pembangunan daerah yang menjadi hak masyarakat. "Kami mendesak agar dalam hitungan hari, dana bagi hasil ini disetorkan ke Pemkab. Ini bukan sekadar permintaan, tetapi kewajiban yang harus dipenuhi," tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak direksi PT SPRH belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi media terkait tuntutan transparansi dan penyetoran dana bagi hasil yang mendesak ini. Sikap diam pihak BUMD ini semakin memperkuat keresahan masyarakat Rokan Hilir yang menginginkan kejelasan dan akuntabilitas dari perusahaan yang mengelola dana daerah mereka.
