PEKANBARU, radarlentera.com - Ribuan warga Kabupaten Pelalawan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (18/6/2025). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) oleh pemerintah pusat.
Sekitar 5.000 hingga 8.000 massa dari berbagai desa dan latar belakang—termasuk petani, mahasiswa, orang tua, dan anak-anak—memadati Jalan Jenderal Sudirman sejak pagi hari. Aksi sempat menyebabkan kemacetan panjang dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar pusat kota Pekanbaru.
Tolak Relokasi, Minta Kepastian Hak Lahan
Dalam orasinya, massa menegaskan penolakan terhadap relokasi yang dinilai merampas hak warga yang telah puluhan tahun menetap dan menggarap lahan di kawasan TNTN. Mereka menuntut pengakuan hak atas tanah adat dan garapan, serta mendesak Gubernur Riau untuk memfasilitasi dialog langsung dengan Presiden RI dan DPR RI dalam waktu 7×24 jam.
“Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan dan kepastian hukum. Kami sudah hidup di sana jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai taman nasional,” ujar **Wendri Simbolon**, koordinator aksi.
Massa juga menyampaikan keberatan atas pendekatan aparat yang dianggap intimidatif, serta menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
Audiensi dengan Gubernur dan Kapolda
Perwakilan pengunjuk rasa diterima langsung oleh Gubernur Riau H. Abdul Wahid, S.Ag, M.Pd, didampingi Kapolda Riau Irjen. Pol. Herry Heriawan dan Bupati Pelalawan Zukri Misran. Dalam audiensi tersebut, Gubernur menyatakan akan menyampaikan tuntutan masyarakat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta ke Presiden RI.
“Kami akan menyampaikan langsung aspirasi saudara-saudara ke pusat. Mohon diberi waktu maksimal satu bulan untuk proses advokasi ini,” ujar Gubernur Abdul Wahid dalam pernyataannya.
Meski demikian, massa tetap meminta jaminan agar tidak ada tindakan represif terhadap warga selama proses berjalan.
Aksi Damai, Tapi Siap Lanjutkan Tekanan
Aksi berlangsung kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian. Sejumlah mobil taktis, water cannon, dan barikade pengamanan disiagakan di sekitar lokasi. Kapolda Riau meminta massa tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis.
Sebelum membubarkan diri, massa menyatakan akan kembali turun dengan jumlah lebih besar jika tidak ada progres konkret dalam sepekan.
“Kami akan tetap bertahan memperjuangkan tanah kami. Jika tuntutan kami diabaikan, maka kantor ini akan kami duduki,” tegas Wendri.
Konflik Konservasi dan Hak Hidup
Sengketa ini mencerminkan benturan antara kebijakan konservasi negara dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang telah lama menghuni kawasan TNTN. Pemerintah pusat menyatakan relokasi penting untuk menyelamatkan ekosistem dan habitat satwa seperti gajah sumatera. Namun masyarakat menilai, pelestarian bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan hak hidup mereka.