PEKANBARU, RadarLentera.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan tindak pidana produksi dan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JN (40) serta menyita barang bukti berupa pupuk dengan total berat mencapai 9,7 ton.
Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran pupuk palsu yang meresahkan petani di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, menjelaskan bahwa setelah menerima informasi tersebut, tim Ditreskrimsus langsung melakukan penyelidikan hingga menemukan aktivitas mencurigakan di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun.
Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang mengangkut pupuk merek Super Fosfat SP-36 dalam kemasan 50 kilogram.
Penyelidikan kemudian dikembangkan ke sebuah gudang yang diketahui disewa oleh JN. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan pupuk dengan total berat sekitar 9,7 ton beserta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang pupuk.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, JN diduga menjalankan modus dengan mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Hasil campuran tersebut kemudian dikemas kembali dan dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Aktivitas yang diduga melanggar ketentuan tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Pupuk hasil campuran itu disebut dijual dengan harga Rp160.000 per karung berisi 50 kilogram. Dari setiap karung yang terjual, tersangka diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp80.000.
Atas perbuatannya, JN disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk Anorganik.
Selain itu, tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Polda Riau menegaskan akan terus melakukan penindakan terhadap praktik produksi dan peredaran pupuk yang diduga tidak sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, khususnya petani, dari kerugian akibat penggunaan produk yang tidak terjamin kualitas dan legalitasnya.
Masyarakat juga diimbau agar lebih teliti saat membeli pupuk dengan memastikan identitas, legalitas, serta kualitas produk. Apabila menemukan indikasi peredaran pupuk palsu, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Polda Riau menegaskan komitmennya melindungi petani, menjaga kualitas pupuk, dan mendukung ketahanan pangan nasional.