ROKANHILIR, radarlentera.com - Polsek Pujud melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait penanganan perkara tangkap tangan tindak pidana pencurian dan penggelapan, termasuk pengamanan tersangka serta barang bukti, di lingkungan Perkebunan PTPN Regional IV Tanjung Medan, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut digelar di Emplasemen Perkebunan PTPN Regional IV Tanjung Medan dan merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Jaya Wira Manggala sebagai narasumber, serta Surat Perintah Tugas Kapolsek Pujud Nomor: Springas/02/II/2026 tanggal 09 Februari 2026.
Kapolsek Pujud, AKP Boy Setiawan S.A.P., M.Si, melalui keterangannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pihak manajemen dan satuan pengamanan perkebunan terkait prosedur hukum dalam penanganan tindak pidana, khususnya apabila terjadi penangkapan tangan di lapangan.
“Kegiatan ini penting agar setiap pihak memahami batas kewenangan, prosedur pengamanan tersangka, serta penanganan barang bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi pelanggaran prosedur,” ujar AKP Boy Setiawan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Pujud diwakili oleh Kanit Reskrim Ipda Rendi Tarigan, SH, MH, yang menyampaikan materi utama terkait penanganan perkara tangkap tangan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Paparan juga disampaikan oleh Kasium Polsek Pujud Aiptu Wahyudi, SH, MH, serta Papam Regional III Bpk Joko.
Acara diawali dengan pembukaan dan doa, dilanjutkan kata sambutan dari Askep Kebun Tanjung Medan Ahmad Zupri Kastiar Harahap, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan ditutup dengan penutup.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Perkebunan Tanjung Medan Aipda Arianto Sihombing, Manajer Kebun Tanah Putih Bpk Dedi Sulistiono, Bidang Hukum Kantor PTPN Pekanbaru Juangga Munte, Papam Regional III, serta anggota Satuan Pengamanan PTPN.
Kapolsek Pujud berharap melalui sosialisasi ini, sinergi antara kepolisian dan pihak perkebunan semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya kesalahan prosedur dalam penanganan tindak pidana di lingkungan kerja.